Kumpulan Artikel Perang

Islam menjadi isu sentral dalam kampanye partai-partai politik dalam pelaksanaan pemilu lokal di Prancis. Partai Union for Popular Movement, partainya Nicolas Sarkozy--presiden Prancis sekarang--misalnya, menekankan pentingnya integrasi komunitas Muslim ke dalam kehidupan masyarakat Prancis, sebagai tema utama kampanyenya.

Sarkozy yang akan bertarung kembali dalam pemilu presiden tahun depan, bersaing ketat dengan pemimpin Partai National Front, partai yang mengedepankan isu anti-imigran yang belakangan berhasil merebut perhatian masyarakat Prancis.

Menteri Dalam Negeri Prancis Claude Gueant, salah satu tokoh National Front yang sekarang juga menjadi kepala staf Sarkozy di Istana Elysee, kerap melontarkan retorika anti-Muslim yang membuat pemimpin National Front, Marine Le Pen makin populer di Prancis menjelang pemilu lokal.

"Prancis tidak menginginkan mereka (komunitas Muslim) di sini lagi. Masyarakat Prancis menginkan Prancis tetap menjadi Prancis," demikian salah satu pernyataan Gueant menyindir keberadaan Muslim di Prancis yang jumlahnya makin meningkat.

Gueant juga menyebut serangan pasukan koalisi Barat ke Libya sebagai "Perang Salib", yang memicu perdebatan antara komunitas Muslim dan Kristen. Bukan cuma itu, Gueant juga menyatakan bahwa pasien yang berobat ke rumah-rumah sakit umum dilarang mengenakan simbol-simbol keagamaan. Pernyataan yang membuat prihatin komunitas Muslim di Negeri Menara Eiffel itu.

UMP dan National Front bersaing untuk melontarkan pernyataan anti-Islam dan anti-Muslim yang paling keras, untuk memperebutkan suara. Keduanya menegaskan akan tetap menjaga sistem sekularisme yang agresif di Prancis dengan tidak melibatkan masalah agama dalam seluruh aspek publik. Perdebatan soal penyediaan makanan halal di kantin-kantin sekolah serta padatnya masjid-masjid saat salat Jumat, hingga membanjir ke jalan-jalan umum di Prancis, tidak lepas dari tema kampanye kedua partai itu, yang isinya tentu saja mengecam dan mengkritik komunitas Muslim di Prancis yang jumlahnya mencapai 5 juta jiwa. Prancis merupakan negara di Eropa yang paling banyak komunitas Muslimnya.

Para toko-tokoh partai itu tutup mata bahwa komunitas Musim sudah menjadi bagian dari masyarakat Prancis. Warga Muslim juga menggunakan bahasa Prancis, membayar pajak, mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku di Prancis, sebagian besar dari mereka lahir di Prancis dan menginginkan perlakuan yang sama dengan warga negara Prancis lainnya.

Francois Bayrou dari kelompok tengah yang juga ketua Partai MoDem di Prancis menuding partai-partai berkuasa di negeri itu menyemai "obsesi anti-Muslim" sebagai strategi kampanye mereka. "Semua orang terobsesi dengan munculnya National Front dan mereka pikir bisa memenangkan para pemilih dari kelompok ekstrim (yang anti-Islam dan anti-Muslim) dengan mengedepankan isu-isu seperti ini. Tapi, jika ini terus berlanjut, mereka akan menerima konsekuensi yang sebaliknya," kata Bayrou.

Tapi retorika anti-Islam dan anti-Muslim yang dilontarkan oleh kedua partai yang saling bersaing ketat itu, ternyata cukup jitu untuk meraih dukungan masyarakat Prancis. Dalam putara pertama pemilu lokal yang diselenggarakan pekan kemarin, perolehan suara partai Le Pen unggul 15 persen dibandingkan partai Sarkozy.

Pernyataan-pernyataan anti-Islam dan anti-Muslim oleh para politisi membuat komunitas Muslim Prancis merasa diasingkan. UMP bahkan berencana menggelar debat publik tentang sekularisme di Prancis pada 5 April mendatang. Namun sejumlah figur muslim moderat di Prancis, seperti Imam Masjid Raya Paris, Dalil Boubaker menyatakan tidak mau ikut dalam debat publik itu.

"Perdebatan soal Islam sudah sangat membuat komunitas Muslim khawatir dan kesal. Mereka merasa diberi stigma negatif hanya karena agama yang mereka yakini," kata Baoubaker.

Di UMP sendiri terjadi perbedaan pendapat yang tajam terkait rencana debat publik yang target utamanya sesungguhnya adalah untuk mengkritik keberadaan masyarakat Muslim di Prancis.

Para pengamat politik menilai perbedaan pandangan yang terjadi di UMP soal debat publik itu seharusnya menjadi "pertanyaan moral" bagi publik apakah mereka memang harus beraliansi pada partai itu.

Sejumlah tokoh di Prancis juga mengeluarkan petisi yang menentang debat tersebut. Petisi itu dikordinir oleh Respect Mag, sebuah majalah yang mempromosikan pemahaman antar budaya. Politisi dari Partai Sosialis, Martine Aubry dan mantan Perdana Menteri, Laurent Fabius, menarik dukungannya pada UMP, setelah cendekiawan muslim Tariq Ramadan ikut menandatangani petisi tersebut.

"Jika kedua pihak (UMP dan Sosialis) sepakat untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi Marine Le Pen, itu artinya mereka sama sekali tidak melakukan sesuatu yang berbeda," kata Ramadan, profesor di jurusan studi Islam Universitas Oxford, Inggris. (ln/rts)