Kumpulan Artikel Perang

MNLF menyatakan perang dengan pemerintah Filipina sejak tahun 1972-1976 di bawah kepemimpinan Nur Misuari. Perjuangan pasukan kebebasan MNLF memaksa pemerintah Manila saat kepemimpinan presiden Ferdinand E. Marcos untuk menandatangani perjanjian perdamaian dengan bantuan pemerintah Libya yang diwakili oleh Kolonel Muamar Qadafi. Perjanjian perdamaian ini dikenal dengan nama "Perjanjian Tripoli".

Isi Perjanjian Tripoli menurut opini pihak MNLF, tidak dipatuhi oleh pemerintah Filipina. Ketentuan yang dibutuhkan oleh Legislatif Filipina telah sesuai dengan pengesahan beberapa aspek vital pada Perjanjian Tripoli, seperti wewenang kekuasaan, pembagian daerah, dan sistem administratif memberikan alibi sempurna bagi pemerintah Filipina untuk menolaknya. Kongres Filipina yang dikontrol oleh pihak legislatif yang bertentangan dengan semangat perjanjian, terutama dalam memberikan otonomi berarti bagi Bangsa Moro.

Nur Misuari terpaksa memimpin kembali perjuangan MNLF setelah selama 10 tahun bersabar dan melancarkan protes yang tidak ditanggapi oleh pemerintah Filipina. Misuari diasingkan di kerajaan Arab Saudi hingga Marcos dipecat dan pemerintahan Corazon "Cory" Aquino direformasi pada tahun 1986. Pemerintah baru Filipina mengajukan perundingan perdamaian kembali antara pemerintah Republik Filipina (GRP) dengan MNLF. Pemerintah Administratif Fidel V. Ramos diubah menjadi negara otonom Muslim Mindanao (ARMM) yang teratur. ARMM melaksanakan ketentuan perjanjian Tripoli tahun 1976.

Meskipun ARMM dibentuk melalui proses legislatif, pihak MNLF merasa kurang berhasilnya pelaksanaan perjanjian Tripoli atas maksud otonomi yang berarti bagi Bangsa Moro. Nur Misuari menjabat sebagai gubernur ARMM yang digambarkan oleh pemerintah Republik Filipina (GRP) sebagai pemimpin yang tidak layak dan korup. Namun menurut hasil study yang dilakukan oleh beberapa organisasi internasional berhasil mengungkapkan bahwa ARMM yang dibentuk oleh Kongres Filipina sangat tidak layak untuk menyelenggarakan otonomi yang berarti bagi Bangsa Moro yang berada di kota dan provinsi ARMM. Nur Misuari sebagai pemimpin revolusi menjadi sasaran utama bagi pembagian dan strategi penaklukan GRP.

Nur Misuari menyuarakan protes konsisten atas pelaksanaan perjanjian Tripoli yang tidak sesuai, termasuk isi perjanjian terakhir yang ditandatangani oleh Administrasi Ramos. Ketika Gloria Macapagal-Arroyo (GMA) menjadi Presiden, Nur Misuari dipecat oleh konsul 15 MNLF dan memaksanya melepas jabatan ketua MNLF. Ia kemudian ditahan dengan tuduhan memimpin pemberontakan di ARMM bersama dengan anak buahnya di MNLF.

Sangat dipercaya bahwa pemecatan Nur Misuari telah direncanakan oleh pemerintah Filipina melalui konsul 15. Karena dengan pemecatannya, Nur Misuari digantikan oleh staf senior MNLF. Saat ini, Gubernur ARMM tidak menjadi anggota MNLF dan akan menjadi pelanggaran dari perjanjian perdamaian yang disepakati antara pemerintah Filipina dan pihak MNLF pada saat proses Administrasi Ramos.

Tanggal 9 Juli 2007, hakim persidangan, Winlove Dumayas menjatuhkan hukuman penjara bagi pimpinan Muslim Misuari (mewakili MNLF) untuk menghadiri pertemuan tri partai di Arab Saudi yang akan mempengaruhi hasil pelaksanaan perjanjian perdamaian 1996 antara pemerintah Filipina dan pejuang Muslim, MNLF. MNLF menuduh pemerintah sebagai pihak yang menggagalkan pelaksanaan kunci dari ketentuan pakta, terutama yang menyinggung perkembangan daerah konflik di sebelah selatan Mindanao.

Tahun 2001 adalah jatuhnya revolusi yang dipimpin oleh Misuari, dimana lebih dari 100 orang di pulau Jolo mati dibunuh. Ia masuk penjara beberapa bulan kemudian dan menghadapi tuduhan pemberontakan. Misuari dan penasihat spiritualnya, Ustad Abu Haris Usman, dijadwalkan meninggalkan Jeddah pada tanggal 16 Juli. Secretaris Jesus Dureza, penasihat presiden dalam proses perdamaian mengatakan bahwa obyek Malacañang sesuai dengan permintaan Misuari. OIC yang menjadi perantara pembicaraan antara Manila dan MNLF, mendorong pemerintah untuk mempercepat resolusi kasus pemberontakan Misuari.