Kumpulan Artikel Perang

Afghanistan semakin terpuruk. Tergelincir tiga peringkat, negara yang dikoyak perang tersebut menduduki peringkat kedua dari bawah dalam daftar negara paling korup di dunia, meski ada miliaran dollar bantuan AS yang diberikan kepada pemerintah Afghanistan, hal tersebut tampak dalam survei tahunan dalam hal tingkat korupsi.

Hanya Somalia yang dianggap lebih korup dibandingkan Afghanistan dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International.

Irak mengalami peningkatan, naik ke peringkat 176 dari 180 negara, dua peringkat lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Singapura, Denmark, dan Selandia Baru dipandang sebagai negara yang paling bersih dalam daftar tersebut.

Pemeringkatan tersebut didasarkan pada hasil survei dengan para pengusaha dan pakar sebagai respondennya.

Di Afghanistan, ketidakmampuan (atau tidak bersedianya) Presiden Hamid Karzai untuk memerangi nepotisme dan penyuapan dalam lima tahun terakhir membuat dukungan terhadap gerakan perjuangan Taliban semakin meningkat. Hal tersebut membuat pemerintah Obama mendesak Karzai untuk serius memerangi korupsi jika masih ingin mendapatkan bantuan dari AS.

Sejak tahun 2001, Kongres AS setidaknya telah mengalokasikan dana sebesar $39 miliar dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan bantuan rekonstruksi Afghanistan, hal tersebut diungkapkan dalam sebuah laporan dari inspektur jenderal khusus AS untuk masalah rekonstruksi Afghanistan. Negara-negara Eropa mengirimkan sekitar $1,5 miliar per tahun, dan lebih dari $13 miliar sejak tahun 2002.

Negara-negara pendonor terus mempertanyakan kemungkinan penyalahgunaan dana miliaran dollar yang telah dikucurkan untuk Afghanistan.

Laporan tersebut membeberkan contoh-contoh korupsi di Afghanistan. Mulai dari jual beli jabatan pemerintahan hingga penyuapan sehari-hari untuk mendapatkan pelayanan dasar.

Atas desakan Washington, Karzai membentuk unit anti korupsi dan pasukan untuk menghadapi kejahatan skala besar.

Menanggapi laporan tersebut, Ershad Ahmadi, deputi direktur jenderal Lembaga Pengawas dan Anti Korupsi Afghanistan, berkata: "Korupsi adalah sebuah fenomena masyarakat yang tidak akan selesai dalam waktu satu malam. (Korupsi) adalah masalah yang akan terus berlangsung di Afghanistan dalam waktu yang lama."

Robin Hodess, direktur kebijakan dan penelitian Transparency International, pada hari Selasa mengatakan bahwa salah satu persyaratan penting bagi sebuah negara untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi adalah keyakinan para penduduk bahwa mereka memiliki pemerintah yang benar-benar bekerja untuk melayani mereka.

Di Irak, korupsi semakin merajalela sejak invasi pimpinan AS mendongkel Saddam Hussein dari tahtanya pada tahun 2003 silam.

Dalam laporan Yayasan Bertelsmann, yang dipergunakan dalam indeks korupsi tersebut, disebutkan bahwa di Irak, institusi-institusi yang tidak korup masih tetap lemah. Pemerintahan Irak menghadapi banyak kendala, seperti penurunan intelektual besar-besaran, tingginya tingkat perpeccahan politik, dan kemiskinan yang ekstrim.

AS, yang menduduki peringkat ke-19, merosot dibandingkan dengan peringkat ke-18 yang dicapai tahun lalu, masih tetap stabil. Namun, Transparency International mengkhawatirkan kurangnya pengawasan pemerintah dalam sektor finansial.

Laporan tersebut juga mengemukakan bahwa alasan kekhawatiran yang lain adalah Kongres AS, karena diyakini bahwa Kongres adalah institusi yang paling banyak dipengaruhi oleh korupsi. (dn/wt)