Kumpulan Artikel Perang

Pasukan militer Mesir telah dikerahkan di Kairo dan mengambil posisi di depan unjuk rasa yang dijadwalkan akan berlangsung setelah shalat Jumat hari ini, saksi mata mengatakan. Pada saat unjuk rasa akan memasuki hari keempat, oposisi utama negara itu, Ikhwanul Muslimin, telah meramalkan "situasi meledak" paling serius di Mesir dalam kerusuhan anti-pemerintah dalam beberapa dasawarsa. Rezim yang berkuasa di Kairo telah mengganggu layanan internet dan mengerahkan pasukan khusus operasi kontraterorisme di samping beberapa ruas jalan di ibukota Kairo, yang akan menghadapi demonstran anti-pemerintah hari Jumat ini.

Meskipun pemerintah Mesir telah melarang unjuk rasa, Ikhwanul Muslimin pada hari Kamis kemarin justru menyerukan kepada rakyat untuk berkumpul secara massal dan menentang larangan tersebut. Juru bicara Ikhwanul Muslimin, Issam al-Arian, memperingatkan bahwa Mesir akan "meledak" jika pemerintah terus menerapkan kebijakan represi dan tidak mendengarkan rakyat. Unjuk rasa adalah reaksi alami untuk sekian dekade kemiskinan dan penindasan, katanya, dan menambahkan bahwa rakyat Mesir hanya akan berhenti berdemonstrasi mereka ketika pemerintah merespon tuntutan mereka.

Menurut kelompok oposisi, polisi anti huru hara Mesir menumpas para pengunjuk rasa anti-pemerintah yang menewaskan sedikitnya sembilan orang dan menahan sampai 1.200 aktivis dalam tiga hari terakhir. Kementerian Dalam Negeri Mesir menolak laporan dan mengatakan bahwa hanya 500 orang yang telah ditangkap. Pada hari Kamis kemarin (28/1), pengunjuk rasa membakar ban dan melemparkan batu ke arah truk polisi dan tentara di pusat kota Kairo. Kelompok oposisi telah berjanji untuk tetap berada di jalanan sampai pemerintahan Presiden Hosni Mubarak berakhir, demokrasi dipulihkan dan kesempatan kerja diciptakan. (fq/prtv)

Sumber: http://www.eramuslim.com/

Protes berlangsung di jalan-jalan Cairo. Mereka menyatakan 25 Januari, sebagasi hari 'Revolusi'. Mereka ingin menjatuhkan Hosni Mubarak yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Mubarak yang sudah 'gaek' itu, nampaknya tetap mendapatkan jaminan dan dukungan AS.

Menlu AS, Hillary Rodham Clinton, menyatakan, bahwa Mesir tetap stabil. Inilah bahasa yang diucapkan oleh orang kedua AS, yang nampaknya tetap mendukung Hosni Mubarak. Kejatuhan Mubarak akan menyebabkan terjadi 'tsunami' politik di seluruh Timur Tengah. Mubarak merupakan sekutu utama Israel dan AS. Selama beberapa dekade posisi Mesir, benar-benar menjadi 'penjaga' kepentingan Israel dan AS di Timur Tengah. Mesir menjadi alat Israel dan AS menghadapi kekuatan Islam, yang akan mengancam kepentingan kedua negara itu.

Mesir bukan Tunisia. Mesir memiliki jumlah penduduk 80 juta. Secara geopolitik sangat strategis. Negara yang terbesar penduduknya di Timur Tengah. Bila Mubarak runtuh, maka seluruh kawasan Timur Tengah akan berubah. Mesir menjadi taruhan bagi kepentingan Barat di kawasan itu.

Persoalannya siapa yang akan menggantikan Mubarak? Adakah rezim baru yang dapat menerima kepentingan Israel dan Barat? Ini persoalan kunci. Israel dan AS akan menjaga rezim yang sudah 'gaek' ini, sampai menemukan pengganti, yang diyakini dapat menjaga kepentingannya di kawasan itu. Israel dan Barat tidak akan pernah membiarkan Mesir jatuh ketangan kelompok Islamis. Setidaknya Israel dan AS akan mencari tokoh-tokoh dan kelompok yang moderat, dan dapat menerima kepentingan mereka.

Sebuah kekuatan oposisi terbesar di sepanjang sejarah politik Mesir adalah Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini lahir tahun 1928, yang didirikan oleh Hasan al-Banna, dan sekarang telah berkembang di seluruh dunia.

Gerakan ini lekat dengan politik, dan terus berkembang sebagai sebuah gerakan. Tahun 2005 Ikhwan ikut pemilu melalui calon independen, dan mendapatkan suara 20 persen atau 88 kursi di parlemen. Tetapi, pemilu di tahun 2010 yang lalu, Ikhwan tidak mendapatkan satupun kursi, diberangus oleh Mubarak.

Mubarak tidak menginginkan kekuatan oposisi di Mesir ini terus berkembang. Mubarak hanya memberikan 3 persen kursi di parlemen Mesir, bagi kalangan oposisi. Ini sangat tidak mempunyai arti apa-apa. National Democratic Party (NDP), partainya Mubarak menang secara mutlak dalam pemilu parlemen yang lalu, dan menguasai parlemen seluruhnya. Kemenangan NDP sudah di plot, agar transisi kekuasaan yang akan dijalankan Mubarak bisa berjalan mulus. Oposisi harus di depak dari parlemen, agar perubahan politik dapat dijalankan sesuai dengan skenarionya.

Washington seperti yang diucapkan oleh Menlu Hillary, bahwa Mesir stabil selama 30 tahun. Tetapi, Mesir dibawah kendali rezim diktator, yang menolak demokrasi, dan menggunakan aparat militernya, seperti tentara, polisi, dan intelijen menghabisi lawan-lawan politiknya.

Mubarak yang sudah membuat sebuah imperium kekuasaan, parlemen hanyalah sebuah pajangan yang tidak memiliki fungsi apa-apa. Kondisi ini sudah lazim di seluruh duni Arab. Di mana kekuasaan itu, hanya mirip perusahaan pribadi. Partai pemerintah menjadi partai tunggal dan berkuasa mutlak. Kekuasan yudikatif menjadi alat kekuasaan untuk memberangus lawan-lawan politiknya. Jadi stabilitas politik yang diciptakan Mubarak hanyalah bayang-bayang, bukan yang sesungguhnya. Demokrasi yang sejati, adalah sebuah kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Dengan jalan pemilihan yang jujur, bebas, dan tanpa intervensi. Di Mesir semua itu tidak ada.

AS dan Barat telah melakukan sikap 'double standard' dengan membiarkan rezim-rezim yang diktator, yang tidak memiliki legitimasi dari rakyatnya. Ini hanya akan menimbulkan ancaman stabilitas di kawasan yang sewaktu-waktu dapat meledak. Tidak ada jaminan yang pasti tentang situasi dan masa depan Mesir, yang sekarang menghadapi situasi yang mirip seperti Tunisia.

Penguasa Mesir sudah sangat terlambat merespon aspirasi rakyatnya yang sekarang berada di jalan-jalan menumpahkan kemarahannya. Gerakan yang sekarang ini terus membuncah di tengah situasi yang semakin tidak menentu, Mubarak nampaknya masih cukup percaya diri, dan membiarkan situasi yang ada, dan yakin masih dapat mengendalikan kekuasaannya.

Kejatuhan Mubarak dari kekuasaannya mempunyai efek domino, yang secara fundamental akan mengubah seluruh kepentingan Israel dan AS di Timur Tengah. Selama ini Mubarak menjadi pilar utama dalam politik 'contaiment' terhadap kekuatan Islam, yang ingin membangun kekuatan politik baru di Timur Tengah, dan ini menimbulkan kekawatiran yang sangat mendalam.

Selama ini Mesir telah digunakan secara efektif menghadapi Hamas di Gaza oleh Israel. Mubarak bersama dengan Raja Abdullah juga digunakan untuk menghadapi ancaman nuklir Iran. Mubarak juga digunakan oleh Israel dan AS menghadapi perubahan politik di Irak, dan Lebanon, yang sangat mengkawatirkan bagi Israel dan AS. Jatuhnya kabinet Hariri, dan sekarang digantikan seorang tokoh baru, yang lebih pro Hisbullah, sangat mengancam keamanan Israel. Sekarang Lebanon sudah berada di dalam cengkeraman Hisbullah.

Israel dan AS ingin mencari pengganti Mubarak yang dapat diajak dialog dan berunding, dan tidak membahayakan kepentingannya. Mohammad el- Baradei, yang pernah mengepalai TIM IAEA, sekarang diusung kalangan oposisi, yang mulai melakukan serangan terhadap Mubarak secara head to head. Mungkin el Baradei ini akan menjadi alternatif yang dapat di terima Barat, khususnya Israel dan AS.

Tentara mulai bersikap netral menghadapi situasi di Mesir, dan tidak ingin melakukan konfrontasi secara total dengan gerakan oposisi yang sekarang terus berlangsung di Mesi yang ingin menjatuhkan rezim diktator. Israel dan AS sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dan skenario baru, ketika rezim Mubarak.

Perwira angkatan udara yang sudah berkuasa selama tiga dekade ini, mesikpun masih sangat percaya diri, tetapi telah ditinggalkan anaknya Gamal, yang lari bersama dengan keluarganya menuju London. Mubarak tak ada lagi pilihan, yang dapat menggantikan kekuasaan dari dinasti keturunannya. Ia menghadapi hari-hari kekuasaannya. (m/nk)

Sumber: http://www.eramuslim.com/

Peraih hadiah Nobel Mohamed El Baradei, pemimpin oposisi Mesir, menyatakan akan memimpin langsung aksi penggulingan rezim diktator Mubarak, yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. El Baradei yang pernah mengepalai komisi IAEA di bawah PBB itu, usai shalat Jum'at akan berpartisipasi dalam aksi yang digalang berbagai kalangan oposisi di Mesir untuk menggulingkan rezim Mubarak.

Ikhwanul Muslimin yang merupakan kekuatan oposisi terbesar di Mesir hari Jum'at ini juga akan turun untuk mengambil bagian dalam aksi mengakhiri pemerintahan Mubarak. Bersatunya kekuatasn oposisi Mesir menghadapi rezim Mubarak, memberikan peluang bagi pengakhiran kekuasaan Mubarak. Lebih 1.000 orang telah ditangkap aparat militer Mesir, yang bertujuan ingin mengakhiri rezim Mubarak. Sejauh ini tidak ada pengaruh atas tindakan repressif yang dilakakukan aparat militer Mesir terhadap kelompok-kelompok yang memang mereka ingin menggulingkan pemerintah diktator Mubarak.

Aksi menentang kekuasaan Mubarak ini telah menyebar diberbagai kota di Mesir, seperti Cairo, Suez, dan Alexandria. Puluhan orang terluka ketika bentrok dengan aparat keamanan Kamis, malam. Kalangan oposisi sudah tidak sabar lagi terhadap Mubarak, yang menjadi kaki tangan Israel dan AS. Semalam aksi menentang terus berlangsung, dan di kota Suez terjadi bentrok, yang sangat brutal antara para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan Mesir, dan Mubarak mengerahkan seluruh kekuatan militer dan polisi untuk menghadapi aksi yang digalang kalangan oposisi.

Semantara itu, Dubes AS di Mesir Margaret Scoby telah membentuk 'task force' yang akan terus mengikuti perkembangan situasi di Mesir, dan melakukan kontak dengan sejumlah tokoh oposisi di negeri Spinx itu. Sejauh ini menurut informasi yang sampai ke media, Scoby juga telah melakukan komunikasi dengan Sekjen NDP, Safwat el-Shahrif, mendorong agar Mubarak mengundurkan diri dari kekuasaan. Hari Jum'at ini akan menentukan nasib Mubarak selanjutnya. Rezim diktator yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun, memasuki hari-hari akhir kekuasaannya. (m/aljz)

Sumber: http://www.eramuslim.com/

Kelompok oposisi Mesir telah meluncurkan seruan nasional untuk melakukan aksi protes dengan harapan bisa menjadi sebuah pemberontakan rakyat yang serupa dengan revolusi yang baru-baru ini terjadi di Tunisia. Penyelenggara unjuk rasa mendesak warga Mesir untuk bergabung dengan aksi massa pada Selasa ini (25 Januari) dalam sebuah protes dijuluki "hari pemberontakan terhadap penyiksaan, kemiskinan, korupsi dan pengangguran."

Mereka terinspirasi oleh gelombang kerusuhan jalanan yang mengakhiri pemerintahan Presiden Zine El Abidine Ben Ali yang berhasil tergulingkan. Setidaknya 87.000 orang mengatakan mereka akan berpartisipasi dalam aksi hari Selasa ini, dalam sebuah halaman khusus yang dibuat pada situs jejaring sosial Facebook, meskipun adanya peringatan kementerian dalam negeri yang akan bertindak dengan "tegas" terhadap orang-orang yang berperilaku secara ilegal.

Tokoh oposisi terkemuka Mesir Mohamed ElBaradei menyatakan dukungan untuk unjuk rasa hari ini. "Jika Tunisia telah melakukannya, Mesir harus bisa melakukannya juga," kata mantan kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan kepada surat kabar Jerman Der Spiegel dalam sebuah wawancara. Pernyataan Asosiasi Nasional untuk Perubahannya Elbaradei mengatakan bahwa beberapa anggotanya telah dipanggil oleh pihak keamanan dalam kaitan demonstrasi hari Selasa ini.

Ikhwanul Muslimin, gerakan oposisi terbesar dan paling terorganisir Mesir, dan partao liberal Wafd - partai oposisi tertua negara itu - secara tidak secara resmi juga mendukung protes jalanan, dengan mengatakan banyak dari anggota mereka akan ambil bagian dalam aksi hari ini. Sementara itu, Amnesty International telah menyatakan keprihatinan atas banyaknya catatan hak asasi manusia Kairo dan mendesak pihak berwenang Mesir untuk tidak menindak keras aksi protes yang direncanakan.

"Mesir harus mengizinkan protes damai, dan berhenti menangkap dan mengintimidasi aktivis oposisi damai," kata Hassiba Hadj Sahraoui, wakil direktur untuk program Amnesy Timur Tengah dan Afrika Utara. "Pasukan keamanan negara Mesir memiliki catatan mengkhawatirkan ketika berhadapan dengan demonstran, dan kami mendesak mereka untuk menahan diri dari menangani aksi yang berlebihan dan tidak proporsional," lanjut dia mengatakan. Mesir telah lama mengeluhkan kesulitan ekonomi, dan Kairo secara konstan mendapat kritikan karena gagal untuk mengangkat hukum darurat di negara itu selama tiga dekade terakhir.(fq/prtv)

Sumber: http://www.eramuslim.com/

Ribuan pasukan keamanan Mesir dikerahkan dan disebar di seluruh Kairo menjelang protes pertama di negara itu yang terinspirasi aksi unjuk rasa di Tunisia. Pejabat keamanan juga Mesir telah memperingatkan tidak akan mentoleransi aksi seperti yang ada di Tunisia. Penyelenggara aksi unjuk rasa dan pendukung oposisi - terinspirasi oleh pemberontakan rakyat di Tunisia - telah menjuluki aksi unjuk rasa hari Selasa ini (25/1), yang direncanakan terutama berlangsung di Kairo dan Alexandria, sebagai "hari revolusi melawan penyiksaan, kemiskinan, korupsi dan pengangguran."

Panggilan untuk aksi hari ini tersebar di Facebook dan Twitter, dengan 90.000 orang mengatakan mereka akan hadir dalam aksi hari ini. Amnesty International menyatakan kekhawatiran mereka atas keselamatan para demonstran, mendesak pihak berwenang untuk menahan diri dari kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional. Menteri Dalam Negeri Habib el-Adly mengatakan "langkah-langkah tegas" akan diterapkan dalam menghadapi kekacauan dalam aksi hari ini. (fq/ap)

Sumber: http://www.eramuslim.com/

Seorang menteri Israel mengatakan pasukan pemerintah Mesir harus menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan protes publik pada saat negara Afrika tersebut tertatih-tatih di ambang sebuah revolusi bergaya Tunisia. Terinspirasi oleh revolusi rakyat baru-baru ini di Tunisia, yang mengakibatkan penggulingan Presiden Zine El Abidin Ben Ali, rakyat Mesir telah melancarkan demonstrasi anti-pemerintah sejak Selasa lalu, menyerukan kepada Presiden Hosni Mubarak untuk menyerahkan kekuasaan setelah tiga dekade memerintah.

Sementara itu, seorang menteri kabinet Israel yang berbicara dengan syarat anonim ke media Israel menyatakan pada hari Kamis kemarin (28/1) bahwa presiden Mesir yang didukung oleh kecakapan militer yang kuat pada akhirnya akan menundukkan krisis ini, The Washington Post melaporkan. "Rezim Mubarak berakar baik pada aparat militer dan keamanan," kata menteri Israel, menambahkan bahwa, "Mereka harus mengerahkan pasukan militer, menggunakan kekuatan di jalan dan melakukannya. Tapi mereka cukup kuat sesuai dengan penilaian saya untuk mengatasi hal itu. "

Mesir, yang secara luas dianggap sebagai negara Arab pertama yang membuka perjanjian perdamaian dengan Israel tiga dekade lalu, tetap menjadi salah satu sekutu Tel Aviv paling penting. Di kota Suez, sepanjang Terusan Suez yang strategis, pengunjuk rasa membakar kantor polisi dan mencuri senjata yang kemudian digunakan untuk melawan polisi. Sementara itu, pasukan keamanan Mesir mengambil posisi di lokasi strategis, termasuk Tahrir Square, tempat demonstrasi terbesar minggu ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan melakukan tindakan keras terhadap demonstran.(fq/prtv)

Sumber: http://www.eramuslim.com/