Kumpulan Artikel Perang

Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, akan menggunakan pidatonya pada hari Senin untuk membela perang Afghanistan yang tidak populer, berdalih bahwa kampanye itu dilakukan untuk mencegah Al Qaeda menjadikan negara tersebut sebagai tempat persembunyian yang aman.

Kantor Brown mengatakan bahwa perdana menteri akan menggunakan pidato kebijakan luar negeri tahunannya pada Jamuan Makan Malam Lord Mayor di London untuk mengatakan bahwa telah banyak yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sukses dalam satu tahun melumpuhkan Al Qaeda daripada tahun-tahun mana pun sejak invasi dimulai tahun 2001.

Kutipan dari pidato itu telah dirilis sebelumnya.

Brown akan mengatakan bahwa Al Qaeda – yang bergerak dari Afghanistan ke Pakistan setelah jatuhnya Taliban – dapat kembali jika pasukan internasional pergi.

"Kami berada di Afghanistan karena kami menilai bahwa jika Taliban kembali meraih kekuasaan, Al Qaeda dan kelompok lainnya akan kembali memiliki sebuah lingkungan di mana mereka dapat beroperasi."

"Karena itu saya dengan gigih membela aksi kami di Afghanistan dan Pakistan karena Al Qaeda hari ini adalah sumber ancaman terbesar bagi keamanan nasional kita – dan keamanan orang-orang yang tinggal di Inggris," tambah Brown.

Inggris mengirimkan 9.000 lebih tentara ke Afghanistan, kontingen internasional terbesar di Afghanistan setelah AS. Brown telah menawarkan dukungan yang tak tergoyahkan pada Presiden Barack Obama saat pemimpin AS itu mempertimbangkan untuk mengirim 40.000 tentara ke Afghanistan.

Pidato pada hari Senin itu datang di tengah meningkatnya korban jiwa dan turunnya dukungan terhadap perang di kalangan masyarakat Inggris.

Pada hari Minggu, seorang tentara Inggris dari The Rifles tewas tertembak di dekat Sangin di provinsi Helmand, selatan Afghanistan, menjadikan jumlah korban tewas dari pihak Inggris mencapai angka 233 sejak dimulainya operasi itu tahun 2001.

Letnan Kolonel David Wakefield, juru bicara Satuan Tugas Helmand, mengatakan, "Sudah menjadi tugas saya yang menyedihkan untuk menginformasikan pada kalian bahwa pagi ini seorang tentara Inggris dari Unit Tempur 3 Rifles tewas tertembak saat berpatroli di provinsi Helmand."

Brown mengatakan bahwa pengiriman militer Barat telah memukul mundur Al Qaeda, dan memperingatkan bahwa penarikan pasukan akan memiliki implikasi yang berbahaya.

"Jangan membuat kesalahan, Al Qaeda memiliki jaringan rekrutmen yang luas di seluruh Afrika, Timur Tengah, Eropa Barat, dan Inggris Kami tahu bahwa masih ada beberapa ratus pejuang asing yang berbasis di wilayah FATA, Pakistan, yang datang ke kamp pelatihan itu untuk mempelajari cara pembuatan bom dan keahlian menggunakan senjata," ujarnya.

Sekitar 71% responden sebuah jajak pendapat untuk koran Independent mengatakan bahwa mereka mendukung penarikan bertahap yang akan mengakhiri operasi tempur itu dalam waktu satu tahun. Hanya 22% yang tidak setuju.

Survei itu juga memperlihatkan skeptisisme terhadap klaim pemerintah bahwa perang tersebut penting untuk melindungi Inggris dari Al Qaeda. Sebanyak 47% dari mereka yang mengikuti jajak pendapat mengatakan bahwa mereka berpendapat keterlibatan Inggris membuat kemungkinan terjadinya terorisme di dalam negeri semakin besar, sekitar 44% tidak sependapat. (rin/dn/tk)

Bentrokan intens antara pasukan pemerintah Somalia yang didukung oleh pasukan Uni Afrika dan pejuang Asy-Syabaab di Mogadishu telah menewaskan sedikitnya 35 orang.

Dua puluh tentara Somalia tewas dalam tembak menembak sengit antara pejuang Asy-Syabaab dan pasukan pemerintah transisi di distrik Hodan Mogadishu selatan Jumat malam lalu.

Pertempuran berlanjut sampai fajar Sabtu kemarin (14/5), koresponden Press TV di Mogadishu melaporkan pada hari Sabtu.

Selain itu, 15 warga sipil tewas karena kedua belah pihak terlibat baku tembak berat. Lebih dari 25 orang juga menderita luka-luka dalam pertempuran berdarah tersebut.

Para pekerja medis dengan ambulans mengangkut warga Somalia dengan mengatakan mereka yang terluka terpaksa harus dibawa ke rumah sakit yang berbeda di Mogadishu.

Somalia tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi stabil sejak tahun 1991, ketika para panglima perang menggulingkan mantan diktator Mohamed Siad Barre.

Selama dua dekade terakhir, hingga satu juta orang telah kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran antara faksi-faksi yang saling bersaing dan karena kelaparan serta merebaknya penyakit.(fq/prtv)

Peringatan 20 tahun revolusi Eropa Timur tahun 1989 telah membuka kembali perdebatan panjang tentang siapa yang memenangkan Perang Dingin dan apa yang menyebabkan komunisme Soviet pecah sangat cepat dalam tahun-tahun terakhirnya. Runtuhnya Tembok Berlin bulan November 1989 adalah sebuah batu pijakan simbolik menuju pecahnya Uni Soviet dua tahun kemudian. Melihat ke belakang, banyak orang yang terlibat langsung masih bertanya-tanya: Apakah komunisme Soviet dikalahkan? Apakah mereka digulingkan? Atau kolaps dari dalam?

Serangkaian peristiwa yang terjadi susul-menyusul dalam waktu cepat pada akhir Perang Dingin tidak menjadi perdebatan. Pembicaraan bersejarah Polandia antara serikat dagang Solidaritas yang dilarang dan pihak penguasa Partai Komunis terjadi pada musim semi tahun 1989.

Dalam hitungan bulan, Hungaria telah kembali memperkenalkan sistem multipartai. Di akhir tahun, Revolusi Velvet di Cekoslowakia menjadikan Vaclav Havel sebagai presiden terpilih.

Dan pada malam tanggal 3 November, puluhan ribu warga Berlin menyerbu tembok yang telah memisahkan kota mereka sejak tahun 1961.

Kronologis semua peristiwa itu jelas. Namun, yang menjadi kontroversi adalah mengapa komunisme Soviet runtuh dengan cepat.

"Sejak awal, saya telah mengajukan konsep yang kurang populer bahwa komunisme tidak dikalahkan, tapi runtuh dengan sendirinya. Komunisme di akhir tahun 1989 sudah terlalu lemah, tua, dan kosong tanpa makna untuk masih tetap eksis," ujar Klaus.

Joseph Nye adalah ahli kebijakan luar negeri yang berpengaruh dan mantan pejabat tinggi era pemerintahan Clinton. Nye sependapat dengan Klaus bahwa penyebab utama Soviet kolaps adalah kegagalan ekonomi dan menurunnya ideologi komunis.

Ia mengatakan bahwa sejak tahun 1970an, perekonomian Soviet terbukti tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem produksi global yang dikendalikan oleh informasi. Nye juga menunjuk pada apa yang ia sebut pengurasan ide-ide komunis yang menurutnya telah menjadi otoriter dan diktator di bawah Stalinisme.

"Jadi, pada saat Tembok Berlin runtuh tahun 1989, ia tidak runtuh karena serbuan artileri, tapi karena palu dan buldoser rakyat yang telah kehilangan keyakinan terhadap ide-ide komunisme," ujarnya.

Namun Nye mengatakan bahwa pilihan yang diambil oleh Mikhail Gorbachev menyusul penunjukkannya sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Soviet tahun 1985 mempercepat keruntuhan negara tersebut.

"Dia ingin menyelamatkan komunisme namun dalam prosesnya ia malah mempercepat kehancurannya. Jadi, kebijakan perestroika (restrukturisasi ekonomi) dan glasnost (keterbukaan) yang digagasnya justru mempercepat disintegrasi kekaisaran Soviet," ujar Nye.

Richard Pipes, mantan pejuang anti-Soviet yang menjadi pejabat di era Reagan, juga menekankan peran utama Gorbachev.

Ia mengaitkan percakapan dengan penasihat dekat mantan pemimpin Soviet itu, Alexander Yakovlev, tentang bagaimana pejabat Kremlin melihat sistem tersebut sebagai kesalahan permanen.

"Yakovlev mengatakan bahwa Awalnya kami berusaha, dalam tiga tahun pertama pemerintahan Gorbachev, untuk meningkatkan sistem tersebut, menjaganya agar tetap utuh. Namun di tahun 1988 kami menemukan bahwa sistem itu tidak dapat lagi direformasi. Kami tidak dapat mengubahnya. Karena itu, diambil langkah-langkah virtual untuk menghapusnya," ujar Pipes.

Sementara kegagalan sistemik menjadi faktor utama bagi banyak pengamat, pihak lain lebih menekankan pada peran yang dimainkan individu untuk mengalahkan komunisme dari dalam.

Miklos Haraszti mendirikan gerakan oposisi demokratis Hungaria pada pertengahan 1970an. Ia mengatakan bahwa sistem Soviet kolaps karena oposisi Eropa Timur berhasil mendobrak monopoli informasi komunis.

"Sistem itu runtuh oleh kinerja sebuah generasi baru oposisi di dalam negara-negara satelit Eropa Timur yang bekerja selama 20 tahun membangun sebuah sistem infrmasi alternatif, mengetahui bahwa itu adalah tujuan yang paling penting," ujarnya.

"Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengubah sistem. Mereka hanya bertindak dengan moral, dan itu sangat penting. Dapat saya katakan bahwa contoh moral mereka tidak tergantikan. Mereka benar-benar paham bahwa satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah masuk penjara. Dan mereka melakukannya," ujar Haraszti.

Ia mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan oleh kediktatoran komunis tidak pernah mengarah pada perubahan sistemik tanpa adanya oposisi yang secara aktif menciptakan apa yang ia sebut dengan "gerakan masyarakat sipil".

Bulan Juli 1989, Gorbachev secara resmi mengumumkan kembali doktrin Brezhnez, sebuah kebijakan yang membenarkan penerapan peraturan partai komunis oleh Soviet di negara-negara satelit Eropa Timur.

Komentator Amerika lainnya memiliki pendapat bahwa pembangunan militer AS dan kepemimpinan moral Reagan-lah yang memenangkan Perang Dingin.

Helle Dale adalah spesialis urusan luar negeri di Yayasan Heritage yang bersifat konservatif.

"Faktor paling penting adalah kepemimpinan Amerika yang diwujudkan melalui deterrence terhadap Uni Soviet secara militer dan kekuatan untuk menyiarkan kepada dunia internasional serta diplomasi publik dari AS yang melanjutkan pertarungan ideologi di balik Tirai Besi," ujar Dale.

Namun Nye mengatakan bahwa sementara ide-ide AS dan kemampuannya untuk menangkal agresi Soviet adalah penting dalam memahami akhir Perang Dingin, tidak satupun dari keduanya yang menjadi akar penyebab.

"Runtuhya komunisme Soviet adalah sebuah proses erosi. Saya rasa untuk menyebutnya sebagai kekalahan adalah sebuah kesan yang berasal dari luar. Saya rasa yang paling penting adalah apa yang terjadi di dalam."

Dua puluh tahun setelah runtuhnya Tembok Berlin, perdebatan masih berlanjut. Sejarah definitif tentang akhir Perang Dingin masih belum ditulis dengan jelas. (rin/vn)

Imam sebuah masjid di Florida dan kedua anaknya, salah satu anaknya juga merupakan pemimpin spiritual muslim di wilayah itu, ditangkap hari Sabtu kemarin (14/5) atas tuduhan memberikan dana dan mendukung Taliban Pakistan, kata pejabat AS.

Ketiga warga AS kelahiran Pakistan ini termasuk di antara enam orang dibebankan dalam surat dakwaan AS yang menuduh mereka mendukung tindakan pembunuhan, penculikan dan kerusuhan di Pakistan dan tempat lain yang dilakukan oleh Taliban Pakistan, yang oleh Washington disebut sebagai organisasi teroris.

Dakwaan, yang diumumkan oleh Jaksa AS untuk Distrik Selatan Florida Wifredo Ferrer dan FBI, dibebankan kepada enam orang dengan tuduhan memembentuk jaringan yang mentransfer dana dari Amerika Serikat untuk pejuang Taliban di Pakistan, termasuk untuk tujuan pembelian senjata.

Jika terbukti bersalah, masing-masing mereka akan dihukum hingga 15 tahun penjara untuk setiap hitungan dakwaan.

Tuduhan yang terungkap pada saat hubungan AS dengan Pakistan semakin tegang atas serangan AS yang menewaskan pemimpin al Qaidah Usamah bin Ladin di Pakistan.

Parlemen Pakistan pada Sabtu lalu mengutuk keras serangan yang menewaskan bin Ladin dan menyerukan peninjauan kembali hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat.

Rincian transfer uang yang didakwaan terhadap mereka sebesar 50.000 dolar, tetapi Ferrer mengatakan ada lebih banyak bukti uang telah dikirim. "Ini hanyalah puncak gunung es," katanya kepada wartawan.

Dua terdakwa, Hafiz Muhammad Sher Ali Khan, 76 tahun, dan putranya, Izhar Khan, 24 tahun, ditangkap di Florida selatan setelah memimpin shalat di masjid di mana mereka adalah pemimpin jamaah di masjid itu.

Seorang anak lainnya dari Hafiz Muhammad Sher Ali Khan, Irfan Khan, 37 tahun, ditahan Sabtu dini hari kemarin di sebuah kamar hotel di Los Angeles.

Hafiz Khan adalah imam di Masjid Miami, yang juga dikenal sebagai Masjid Flagler, di Miami. Putranya, Izhar Khan, adalah seorang imam di masjid Jamaat Al-Mukminin di Margate, Florida, menurut dakwaan.

Tiga orang lainnya yang didakwa adalah, Ali Rehman, Alam Zeb dan Amina Khan, tinggal di Pakistan dan masih buron. Amina Khan adalah putri dari Hafiz Khan dan putranya, Alam Zeb, adalah cucu dari Hafiz Khan.(fq/reu)

Hubungan antara Uni Eropa dengan Israel mengalami ketegangan pada sebagian besar tahun 2011, seperti terlihat dalam sejumlah tajuk utama surat kabar. Pekan lalu, sebuah pengadilan Inggris mendapatkan kritikan tajam kepada para politisi Israel setelah mengeluarkan perintah penangkapan untuk Tzipi Livni, mantan menteri luar negeri Israel, atas kejahatan perang yang dilakukan di Jalur Gaza.

Beberapa bulan sebelumnya, Ikea, Volvo, dan beberapa perusahaan lain dari Swedia, yang memegang jabatan bergilir sebagai presiden Uni Eropa, menjadi target pemboikotan di Israel. Hal tersebut dilakukan menyusul sebuah artikel yang dimuat di tabloid terbitan Swedia yang membahas mengenai kasus pencurian organ tubuh warga Palestina yang dibantai oleh serdadu Israel. Sejumlah menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa, seperti Bernard Kouchner dari Perancis, dan Micheal Martin dari Irlandia, tidak diperkenankan memasuki Gaza oleh Israel.

Akan tetapi, pada faktanya, segala bentuk ketegangan tersebut hanya pemanis, hanya ada di permukaan. Meski sesekali ada lontaran kemarahan yang saling diucapkan pada tingkatan diploatik, hubungan politik dan ekonomi Uni Eropa dan Israel justru semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Begitu eratnya, sehingga Javier Solana, yang habis masa jabatannya sebagai kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa pada penghujung bulan November lalu, menyatakan bahwa Israel sudah seperti anggota Uni Eropa.

Mungkin contoh yang paling nyata dari hubungan Uni Eropa dengan Israel adalah kesepakatan yang dicapai dalam bidang pertanian bulan lalu, dimana di dalamnya, 80 persen produk segar Israel dan 95 persen produk makanan olahan negara Zionis tersebut dapat diekspor kepada Uni Eropa tanpa dikenakan pajak perdagangan.

Sebuah perjanjian kerja sama antasra Europol, polisi Uni Eropa, dan Israel juga telah disepakati (meski masih menunggu stempel resmi dari pemerintah negara-negara Uni Eropa). Hal tersebut tetap saja dilakukan meski ada sejumlah laporan dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa para tahanan di Israel seringkali mengalami siksaan, padahal ada peraturan tahun 1998 yang mengharuskan Europol untuk tidak memproses bukti yang diperoleh melalui metode penyiksaan yang kejam.

Keharmonisan Israel dan Uni Eropa dilakukan bersamaan dengan keengganan sebagian anggota Uni Eropa untuk mengecam agresi Israel terhadap warga Palestina. Meski ada beberapa orang perwakilan Uni Eropa yang menyebut blokade Jalur Gaza sebagai sebuah hukuman kolektif terhadap 1,5 juta orang penduduk sipil, tidak ada pernyataan yang mengkritik blokade tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional yang disepakati oleh seluruh (27 negara) anggota Uni Eropa.

Lebih lanjut lagi, seluruh negara anggota Uni Eropa yang padat penduduk, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Spanyol dan Polandia, menunjukkan sikap yang senada: Menentang laporan Goldstone atau memilih untuk abstain.

Leila Shahid, perwakilan pemerintah Palestina untuk Brussels, mengatakan bahwa negara-negara terbesar Uni Eropa sama saja menyetujui kejahatan Israel dengan bersikap diam. Alasan pembenar dari negara-negara besar – termasik Perancis, Inggris dan Spanyol – menjadi semacam penjamin dalam hukum internasional," katanya kepada IPS. "Sikap diam adalah bagian dari kejahatan (Israel)."

Dries Van Agt, perdana menteri Belanda dari tahun 1977 hingga 1982, pekan ini mengatakan bahwa dirinya merasa "malu" dengan sikap Eropa yang tidak sejalan dengan hukum internasional. Dalam kesepakatan bersama yang mulai berlaku pada tahun 2000, segala bentuk perdagangan Uni Eropa dengan Israel harus dilakukan dengan persyaratan untuk menghormati hak asasi manusia. Van Agt merasa frustrasi karena Uni Eropa, yang merupakan mitra dagang utama Israel, tidak bersedia untuk mencabut hal-hal tersebut untuk memaksakan peningkatan perlakuan terhadap rakyat Palestina.

"Eropa sudah gagal total dalam kebijakan Israel-Palestina," katanya. "Israel memiliki kepentingan besar untuk mengakses pasar-pasar besar. Mengapa Uni Eropa tidak mempertimbangkan untuk memanfaatkan hal ini dan menekan Israel?" Kata Van Agr dalam sebuah pertemuan Russell Tribunal for Palestine. Yang terinspirasi dari proses penyelidikan Perang Vietnam yang diluncurkan oleh cendekiawan Inggris, Bertrand Russell, pada tahun 1990an. Persidangan tersebut menyelidiki kekejaman Israel dalam agresi Jalur Gaza.

Maysa Zorob, dari organisasi hak asasi manusia internasional Al Haq, mengatakan, "Karena sektor bisnis, Uni Eropa mengabaikan kelakuan Israel di Jalur Gaza." Dia menambahkan bahwa Uni Eropa bahkan tidak memperhitungkan kerusakan yang ditimbulkan Israel terhadap infrastruktur Palestina yang dibangun dengan bantuan Uni Eropa. Kerusakan terhadap bangunan-bangunan yang didanai Uni Eropa dalam pengeboman Gaza tahun lalu diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta euro ($17 juta).

Para diplomat Uni Eropa memberikan sebuah penjelasan atas penolakan mereka untuk menyebut Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab. Mereka berdalih bahwa jika hal tersebut dilakukan, maka proses pembicaraan damai antara Israel dan pemerintah Palestina akan terancam. (dn/ei)

"Impian saya adalah untuk hidup bersama seperti yang kami lakukan sebelum negara Israel berdiri. Kami hidup dalam damai. Kami tidak pernah terlibat dalam konflik. Amerika dan Eropa mengekspor konflik yang diciptakan oleh Hitler untuk tanah air kami," kata Issam El-Arian, seorang anggota senior Ikhwanul Muslimin Mesir.

Dalam sebuah wawancara dengan Washington Post, El-Arian mengklaim, organisasinya tidak mengancam Israel, dan tidak tertarik membatalkan kesepakatan damai dengan Negara Yahudi.

Mengomentari bentrokan yang berlangsung antara Israel dan Palestina, El-Arian mencatat bahwa Israel telah menghukum bangsa Palestina untuk Holocaust terhadap Yahudi selama Perang Dunia II.

Holocaust adalah pembantaian terhadap sebuah ras, penentangan terhadap agama. Dan itu adalah kejahatan yang sangat besar, tapi kami tidak pernah menuduh hal itu. Lalu mengapa rakyat Palestina membayar harga dari aksi Nazi itu?" katanya.

El-Arian menekankan bahwa Ikhwanul Muslimin tidak berniat membatalkan perjanjian perdamaian dengan Israel.

"Sebuah parlemen baru akan membuat keputusan bahwa militer mengatakan terus terang, dan kami mengatakan juga: bahwa kami tidak bisa membatalkan perjanjian dengan keputusan lisan. Perjanjian memiliki peraturan dan harus dihormati dari kedua belah pihak. Ketika satu sisi tidak menghormati perjanjian , masyarakat internasional harus wajib untuk melakukannya. "

Pejabat Ikhwanul Muslimin ini menuduh pemerintahan Amerika bersikap bias terhadap Israel dan memperingatkan Amerika bahwa jika mereka tidak mengevaluasi kembali kebijakan mereka di Timur Tengah, mereka mungkin akan "kehilangan" wilayah tersebut.

"Kami tidak mengancam Israel. Israel tengah menyakiti diri dengan kebijakan ini dengan melakukan diskriminasi di dalam Israel terhadap orang Arab. Israel sebenarnya tidak berada di bawah ancaman dari orang-orang Arab-justru orang Arab berada di bawah ancaman dari dalam Israel, dari pemimpin seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman. (fq/ynet)