Kumpulan Artikel Perang

Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan yang bekerja di Afghanistan menuding AS tengah berupaya melakukan militerisasi di negara tersebut dengan cara mencantumkan berbagai persyaratan sebagai embel-embel bantuan dan subsidi yang dikucurkan oleh negara adi daya tersebut.

Sejumlah organisasi bantuan kemanusiaan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka menolak pemberian bantuan dana yang berasal dari AS, karena uang tersebut memiliki keterkaitan erat dengan operasi militer.

Salah satu persyaratan yang diajukan adalah "pembersihan medan tempur", yang mengharuskan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan untuk bekerja langsung di bawah konstruksi tim rekonstruksi militer.

Anne Richard, dari Komite Penyelamat Internasional, mengatakan kepada kantor Berta Al Jazeera: "Kadang-kadang, para pemimpin militer langsung menarik asumsi, hanya karena kami berada di tempat yang sama (Afghanistan), maka tujuan kami juga serupa."

"Tujuan kami adalah untuk membantu rakyat Afghanistan, dan – idealnya – mereka (AS) membantu diri mereka sendiri. Tujuan militer adalah untuk berperang dan mengamankan keadaan."

"Mereka termotivasi oleh kepentingan nasional AS, sementara kegiatan kami didorong oleh masalah-masalah dan prinsip kemanusiaan."

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pada tahun 2011, uang yang digalang kurang $200 juta dibandingkan dengan yang mereka butuhkan untuk memberikan bantuan terhadap rakyat Afghanistan.

Namun, William Frej, direktur misi bantuan kemanusiaan USAID, berkata: "Militerisasi bantuan kemanusiaan adalah sebuah "cerita menyesatkan" dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan."

"Tanpa adanya dukungan militer, ada banyak lembaga bantuan kemanusiaan – seperti Oxfam – yang mengemukakan keluhan semacam itu tidak akan dapat memasuki wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh para pemberontak."

Selain resiko dihubung-hubungkan dengan militer, organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan juga mengatakan bahwa cara mereka memberikan bantuan jauh lebih baik dibandingkan militer.

"Saya rasa militer tidak perlu menyebarkan kebohongan kepada warga Amerika dan mengatakan bahwa jika ada yang ingin bekerja dalam bidang bantuan kemanusiaan, mereka harus bergabung dalam kemiliteran," kata Richard.

"Menurut saya, jika warga Amerika – bahkan mungkin para veteran – ingin melakukan kegiatan positif, maka mereka sebaiknya bergabung dengan organisasi kami."

Beberapa waktu yang lalu, sejumlah laporan menyebutkan bahwa dana dalam jumlah besar dihambur-hamburkan oleh agen-agen bantuan asing untuk memanjakan para staf mereka di Afghanistan, sementara pada saat yang bersamaan, rakyat Afghanistan didera gelombang kemiskinan yang deras.

Harian Independent pada hari Jumat melaporkan bahwa para konsultan asing di Kabul, yang gajinya diambilkan dari dana bantuan internasional, menerima sekitar $250.000 hingga $500.000 pertahun, sementara pemuda Afghanistan hanya dibayar $4 oleh Taliban dan gaji bulanan polisi Afghanistan hanya $70, yang jelas tidak cukup untuk biaya hidup jika polisi tersebut tidak menerima uang suap.

Para agen penerima dana bantuan menghamburkan sejumlah besar uang untuk menyewa rumah – jumlahnya bisa mencapai $30.000 pe bulan di kota Kabul – dan juga untuk biaya pengamanan, membuat mereka menjalani gaya hidup elit di Kabul.

"Saya sedang berada di propinsi Badakhstan, sebelah Selatan Afghanistan, yang jumlah penduduknya mencapai 830.000 orang. Dimana kebanyakan dari mereka menggantungkan hidup dari bertani," kata Matt Waldman, kepala bidang kebijakan dan advokasi untuk Oxfam di Kabul. Jumlah dana keseluruhan dari departemen pertanian, irigasi dan peternakan – yang merupakan kebutuhan primer para petani Badakhstan – hanya berjumlah $40.000. Jumlah tersebut hanya cukup untuk membayar konsultan ekspatriat di Kabul selama beberapa bulan." (dn/aj)

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Kora Utara dan Selatan telah menggelar pembicaraan rahasia minggu lalu untuk mengatur sebuah pertemuan antar Korea setelah berbulan-bulan berseteru.

Pertemuan tersebut digelar di Singapura atau China, demikian diberitakan oleh surat kabar Korea Selatan, mengutip ucapan sumber-sumber pemerintahan pada hari Jumat.

Pada hari Kamis, stasiun televisi Korea Selatan, KBS, mengatakan bahwa Kim Yang-gon, seorang pejabat Korea Utara yang menangnai urusan pelintasan perbatasan, berkunjung ke Singapura untuk bertemu dengan pejabat Korea Selatan.

Mengutip ucapan sumber intelijen, KBS mengatakan bahwa Yang-gon melakukan kunjungan tersebut sambil berkunjung ke China pada tanggal 15-20 Oktober.

Menteri Persatuan Korea Selatan, Hyun In-taek, berbicara di hadapan para anggota legislatif dalam sebuah audit parlemen tahunan yang digelar kementerian tersebut pada hari yang sama. Dia tidak bersedia mengomentari pemberitaan media yang menyebutkan mengenai pertemuan rahasia tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa pemerintahannya terbuka dalam menyambut pertemuan antar Korea. "Mengenai pertemuan (Korea Utara-Selatan), kami harus mempertimbangkan berbagai hal, seperti misalnya perkembangan isu nuklir Korea Utara dan kemungkinan hubungan jujurr antara kedua negara," katanya.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa negosiasi tersebut menemui jalan buntu setelah Korea Utara menolak untuk menerima proposal Korea Selatan yang mengajukan Seoul sebagai lokasi pertemuan. Kedua pihak pernah menggelar dialog pada tahun 2000 dan 2007 lalu dan menyetujui serangkaian upaya rekonsiliasi dan proyek ekonomi.

Surat Kabar Joong Ang Ilbo memberitakan hal yang serupa pada hari Jumat. Pemerintah Korea Selatan menolak mengomentari mengenai pertemuan tersebut. "Kami tidak dapat menanggapi kabar tersebut dan untuk saat ini tidak dapat meengatakan apa-apa mengenai pertemuan antar Korea," kata juru bicara presiden seperti dikutip AFP.

"Ada sejumlah laporan mengenai pembicaraan rahasia antar Korea, meski pihak pemerintah menyangkalnya. Kami ingin (Presiden Lee) untuk menangani masalah ini secara terbuka," kata anggota dewan dari partai oposisi, Park Joo-sung, dalam sebuah sesi parlemen pada hari Jumat.

Perkembangan baru tersebut mengemuka setelah terjadi ketegangan antara kedua negara mengenai rencana perkembangan nuklir dan peluru kendali Pyongyang.

Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak, sebelumnya mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il, kapan saja. Ia menjanjikan proses "transparan" sembari mendorong sebuah pertemuan antar Korea.

Hubungan Korea Utara dan Selatan mengalami pasang surut dalam beberapa bulan belakangan. Setelah mengalami kemerosotan pasca Presiden Konservatif, Lee Myung-bak, mulai menjabat pada bulan Februari 2008. Hubungan kedua kubu semakin parah kal Korea Utara menggelar uji coba nuklir pada bulan Mei lalu.

Akan tetapi, kematian mantan pemimpin Korea Selata, Kkim Dae-jung, memercikkan fase baru rekonsiliasi antara kedua negara.

Korea Utara kemudian membebaskan para tahanan Korea Selatan, mengendurkan pembatasan operasi industri gabungan kedua negara, mengirimkan utusan untuk berbicara dengan Presiden Lee dan mengijinkan adanya program reuni keluarga yang terpisah oleh perbatasan.

Spekulasi media mengenai kemungkinan pertemuan kedua negara menjadi semakin kencang berhembus sejak Perdana Menteri China Wen Jiabao bertemu dengan Kim Jong-il di Pyongyang pada awal bulan Oktober silam.

Sementara itu, juru runding nuklir Korea Utara, Ri Gun, tengah bertolak menuju AS untuk bertemu dengan juru runding paman Sam dan mempertimbangkan dimulainya kembali negosiasi untuk membahas nuklir Korea Utara. (dn/ptv/bbc)

Ketika Pakistan dari hari-ke hari semakin dikuasai oleh Taliban, pemerintah negara tersebut mengemukakan rencana untuk mencuci otak ratusan orang anggota Taliban, rencana cuci otak tersebut dilakukan bekerjasama dengan Arab Saudi.

"Dengan bantuan Arab Saudi, kami akan membangun sebuah sel khusus untuk para penjuang yang tertangkap. Mereka kemudian akan ditangani oleh para dokter senior," demikian kata Menteri Dalam Negeri Rehman Malik kepada Islamonline pada hari Senin (11/07).

"Ada sekitar 2.000 orang yang ada dalam penjara kami. Sebagian besar diantara mereka baru berada dalam tahapan awal pelatihan dan masih belum berubah menjadi garis keras. Kami akan mencoba untuk menghilangkan pengaruh radikal atas mereka."

"Dalam hal ini, kami akan berkonsultasi dengan para pejabat (Arab) Saudi dan akan meminta masukan berdasarkan pengalaman mereka."

Seorang pejabat senior kementerian dalam negeri yang tidak menyebutkan namanya membenarkan bahwa pemerintah Pakistan berencana untuk melakukan sebuah strategi dua tahap untuk menghilangkan radikalisme dari para tahanan Taliban.

"Para tahanan garis keras, termasuk para pucuk pimpinan mereka, akan menjalani proses hukum di mahkamah militer, yang terdiri dari seorang brigadir dan dua orang kolonel," katanya kepada IOL.

"Para tahanan berpangkat rendah akan dikirimkan ke penjara tersebut, mereka kemudian akan menjalani prosesi cuci otak yang dipandu oleh para psikolog senior."

Pakistan dilanda gelombang kekerasan yang besar, dengan lebih dari 2.680 orang yang kehilangan nyawa dalam serangan-serangan yang terjadi sejak bulan Juli 2007.

Pada bulan April silam, pemerintah Pakistan melancarkan serangan besar-besaran ke Lembah Swat dengan tujuan untuk menyingkirkan Taliban dari kawasan tersebut.

Beberapa bulan kemudian, militer Pakistan kembali melancarkan serangan mematikan di wilayah Waziristan Selatan, yang menjadi markas Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), sebuah kelompok Taliban yang berbeda yang menghuni kawasan suku di sebelah utara.

Rehman Malik, Menteri Dalam Negeri Pakistan, bersikeras dan mengatakan bahwa pemerintah Pakistan tidak akan memberikan ampunan kepada para militan garis keras.

"Mereka tengah menjalani persidangan. Tidak ada ampunan bagi mereka," kata Malik.

"Itulah alasan mengapa kami akan mendirikan sebuah sel tahanan khusus untuk para pemuda anggota Taliban dengan bantuan Arab Saudi, mereka akan berubah setelah menjalani "perawatan psikologis".

Namun, para praktisi medis mengatakan bahwa upaya cuci otak tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar.

"(Langkah itu) adalah sebuah hal yang baik, namun kita tidak bisa mengharapkan hasil nyata dalam kurun waktu beberapa minggu, bahkan beberapa bulan," kata Dr. Haider Rizvi, seorang dokter senior, kepada IOL.

"Proses itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, khususnya dalam kasus ini, dimana para pasien (tahanan Taliban) sudah memegang teguh apa yang mereka yakini."

Namun, ia tampaknya tidak yakin bahwa proses pencucian otak akan membuahkan hasil.

"AS mempergunakan para psikolog untuk memberikan siksaan mental terhadap para tahanan di Teluk Guantanamo dengan melakukan pencucian otak. Namun sejatinya proses itu bukan pencucian otak, dan proses itu tidak menghasilkan sesuatu," katanya.

"Akan tetapi, jika fenomena ini dipergunakan secara positif, maka (proses ini) akan menghasilkan sesuatu."

Dr. Rizvi melihat ada sejumlah rintangan dalam upaya pencucian otak tersebut.

"Yang pertama adalah ketersediaan para psikolog spesialis dan berpengalaman. Sayangnya, pada saat ini kami belum memiliki tenaga-tenaga seperti itu," katanya.

"Ada empat atau lima orang psikolog laki-laki di Pakistan. Saya rasa, jumlah itu tidak akan mampu menangani tahanan dalam jumlah yang begitu besar."

"Para psikolog memang bisa membuat perbedaan, namun tidak akan mampu membalikkan telapak tangan."

"Untuk melakukan hal itu, akar permasalahannya harus diatasi," katanya.

Abdul Khalique Ali, seorang analis di Karachi, mengamini pendapat tersebut. "Langkah-langkah itu (cuci otak) hanya buang-buang waktu. Saya tidak tahu apa yang diinginkan pemerintah dari gagasan semacam itu."

"Hingga perang benar-benar usai, hal-hal semacam itu tidak akan berhasil dilakukan, betapapun "tulusnya" upaya pemerintah AS dan Pakistan," tuturnya.

"Jika darah orang-orang yang tidak bersalah terus ditumpahkan (oleh AS dan sekutunya), maka kelompok pejuang baru akan terus bermunculan. Jika demikian, ada berapa banyak orang yang akan ditangani pemerintah?" (dn/io)

Para penduduk di wilayah selatan Afghanistan mengklaim bahwa pasukan pemerintah Afghanistan dan NATO telah menghabisi 13 orang pengunjuk rasa. Hal tersebut terjadi setelah sekelompok massa turun ke jala guna memprotes penistaan terhadap kitab suci Al-Quran.

Para penduduk distrik Garmsir dari provinsi Helmand pada hari Minggu (10/07) mengatakan bahwa pasukan NATO menyerbu sebuah rumah di kawasan tersebut pada hari Minggu lalu dan memusnahkan salinan kitab suci Al-Quran yang ada di dalam sebuah masjid.

Haji Abdul Manan, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan kepada kantor berita Jerman, DPA: "Orang-orang keluar dari kediaman mereka hari ini untk memprotes tindakan pasukan asing. Kami melakukan aksi damai, namun pasukan (pemerintah) Afghanistan dan pasukan asing menembaki kami."

Ia menambahkan bahwa ada 20 orang lainnya yang mengalami luka-luka akibat penembakan tersebut.

Habibullah Jan, seorang pengunjuk rasa lainnya, mengatakan: "Kami memiliki bukti bahwa mereka telah memusnahkan kitab suci Al-Quran kami. Kami bisa menunjukkannya kepada pemerintah (Presiden Hamid) Karzai atau pasukan asing."

Seorang petugas keamanan di provinsi tersebut mengatakan bahwa ada enam orang yang tewas dalam penembaka tersebut, namun mereka mengatakan bahwa mereka tengah melakukan penyelidikan untuk memastikan identitas orang-orang tersebut, apakah penduduk sipil atau geriyawan Taliban.

Akan tetapi, Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) pimpinan NATO membantah tudingan tersebut, mereka mengatakan bahwa pasukan Afghanistan dengan didukung oleh pasukan koalisi asing memang telah melakukan operasi di wilayah tersebut pada hari Minggu, namun tidak satupun tembakan yang dilakukan dan tidak ada orang yang ditangkap.

"Pasukan gabungan melindungi kehormatan para penduduk sipil yang tidak bersalah dalam operasi tersebut," demikian bunyi pernyataan ISAF.

ISAF menambahkan bahwa ada seorang personel militer Afghanistan yang tertembak dalam unjuk raswa hari Selasa tersebut. ISAF mengatakan, "Para anggota keamanan ISAF telah mengidentifikasi penembak pemberontak tersebut, kami telah membunuhnya. Tidak ada lagi korban luka atau tembakan yang dikeluarkan."

Mayor Jenderal Michael Regner, juru bicara ISAF, mengatakan: "Sebagai mitra dari rakyat Afghanistan, kami akan menyelidiki tudingan tersebut secara menyeluruh untuk mendapatkan fakta-fakta."

Ratusan orang menggelar unjuk rasa menentang pasukan AS pada tahun lalu. Hal tersebut dilakukan setelah muncul klaim yang menyebutkan bahwa pasukan AS telah melakukan penistaan terhadap Al-Quran di provinsi pusat Wardak pada bulan Oktober lalu.

Para demonstran damai itu menuduh pasukan NATO telah menistakan Al Quran dan menyerukan pada pemerintah untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas aksi tersebut.

Penduduk setempat mengatakan bahwa para tentara asing tersebut menodai Al Quran di propinsi Wardak, 35 km sebelah barat kota Kabul.

Insiden serupa terjadi bulan Februari tahun lalu. Ratusan pengunjuk rasa mengalami bentrok dengan polisi di wilayah selatan Afghanistan di tengah klaim bahwa pasukan internasional menembaki sebuah Masjid dan merobek-robek sejumlah kitab suci Al Quran.

Para pasukan Afghanistan maupun AS membantah tudingan tersebut, mereka justru balik mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari "propaganda Taliban" untuk membakar amarah publik terhadap pasukan internasional di Afghanistan.

Saat ini, ada lebih dari 110.000 orang pasukan internasional yang berada di negara tersebut. Dari jumlah itu, 68.000 diantaranya adalah pasukan AS.

Sebagai bagian dari eskalasi militer untuk membalikkan keadaan terhadap para pejuang Taliban, pemerintah AS telah merencanakan pengiriman 30.000 orang pasukan tambahan pada musim panas mendatang. (dn/aljz)

Seorang mantan menteri Partai Buruh telah menyerukan untuk ditariknya sebagian besar pasukan Inggris dari Afghanistan.

Kim Howells, ketua komite intelijen dan keamanan, mengatakan dana perang harus dialihkan untuk mengamankan Inggris daripada harus menurunkan ribuan pasukan ke medan perang Afghanistan.

Menulis di koran Guardian dalam kapasitas pribadi, katanya setelah tujuh tahun berlalu, dukungan untuk perang mulai memudar.

Namun, Kementerian Pertahanan (MoD) mengatakan mengamankan perbatasan Afghanistan sangat penting bagi keamanan Inggris.

Seorang jurubicara MoD mengatakan bahwa itu "penting untuk Inggris bahwa Afghanistan menjadi negara yang stabil dan aman yang mampu menekan kekerasan ekstremisme di perbatasannya".

"Keamanan Inggris sendiri berada dalam resiko jika kita sekali lagi membiarkan Afghanistan untuk menjadi tempat yang aman bagi teroris," tambahnya.

Howells, yang mendukung perang ketika itu dimulai pada tahun 2001, mengatakan kesempatan yang diberikan kepada Afghanistan untuk menangani masalah-masalah di negeri itu "umumnya telah disia-siakan".

Sementara itu, ia mengatakan orang-orang Inggris semakin mempertanyakan apakah pengiriman tentara, yang memakan nyawa prajurit itu sendiri dan dompet publik, adalah cara paling efektif untuk mencegah "pembunuhan teroris di Inggris".

Tapi dia mengakui bahwa pergeseran taktik akan berarti menjadi "pengawasan yang lebih intrusif di komunitas tertentu" di Inggris.

"Mungkin, seperti saya, mereka mempertimbangkan bahwa mungkin ada alternatif yang lebih efektif untuk penempatan pasukan dan bertanya-tanya mengapa ada sedikit diskusi tentang mereka, kecuali yang biasanya; 'jika kita baik kepada para pejuang, mereka mungkin baik kepada kita'," tulisnya.

Jumlah personil militer Inggris tewas pada operasi di Afghanistan sejak 2001 mencapai 224.

Tahun ini, penyebaran Inggris meningkat dari 8.000 menjadi lebih dari 9.000, sumbangan terbesar kedua ke Pasukan Bantuan Keamanan Internasional di negara ini.

Howells mengatakan tujuh tahun keterlibatan militer telah menundukkan kegiatan al-Qaeda di Afghanistan tapi tidak menghancurkan organisasi atau pemimpinnya, Osama bin Laden. Itu juga tidak berurusan dengan "Pelindung Al-Qaeda, Taliban," katanya.

Dia mengatakan pengeluaran pemerintah kontra-terorisme harus berpaling dari Afghanistan untuk tanah air.

"Akan lebih baik ... untuk membawa pulang sebagian besar laki-laki dan perempuan kita dan berkonsentrasi pada penggunaan uang yang disimpan untuk mengamankan perbatasan kita sendiri, mengumpulkan intelijen tentang kegiatan teroris di Inggris, memperluas operasi-operasi intelijen luar negeri," tulisnya di koran.

Dia mengatakan bekerja sama dengan badan intelijen asing dan menangkal propaganda dari orang-orang yang mendorong terorisme juga harus diprioritaskan.

Anggota Parlemen untuk Pontypridd, mantan Menteri Luar Negeri, mengakui bahwa langkah seperti itu akan memerlukan "penemuan diri kembali secara diplomatis dan militer", termasuk bernegosiasi ulang dalam perjanjian internasional.

Itu juga berarti pengawasan yang "intrusif" dalam Inggris, lebih banyak petugas polisi dan petugas perbatasan dan pemeriksaan ulang pengaturan yang memungkinkan pergerakan bebas di Uni Eropa.

"Hidup di Inggris harus berubah," katanya.

"Beberapa perubahan ini akan menciptakan oposisi besar," katanya, "tetapi banyak dari mereka akan disambut."

Dia mengatakan, pergeseran opini publik Inggris datang pada saat operasi sedang tumbuh, dengan komandan AS meminta lebih banyak tentara.

Sebuah fase penarikan pasukan dari provinsi Helmand, di mana sebagian besar pasukan Inggris ditempatkan, yang terencana dengan baik itu diperlukan katanya. (iw/bbc)

Pemandu acara bincang-bincang Fox News, Bill OReilly, mengkritik tajam Russia Today (kantor berita Rusia) atas wawancaranya dengan mantan aktivis antiperang Bill Ayers minggu lalu, yang belakangan ini menyindir bias media AS.

Fox News, yang dengan bangga memproklamirkan diri sebagai pembela kebenaran, marah terhadap Russia Today (RT) beberapa hari terakhir ini. Wawancara terbaru RT dengan Bill Ayers, mantan aktivis antiperang radikal yang kini menjadi dosen di Universitas Illinois di Chicago, membuat entertainer Bill OReilly meluapkan kejengkelannya terhadap televisi tersebut.

Fox News telah menayangkan satu bagian dari wawancara koresponden RT Anastasia Churkina dengn Ayers, di mana sang profesor mengatakan, "Kita harus membuat AS berpartisipasi di dunia. Ide bahwa kita telah berbuat baik selama enam dekade adalah omong kosong."

Tanpa menunda lagi, OReilly berkomentar, "Tidakkah kau ingin menamparnya?" sementara para tamu di acaranya terlihat menahan geli. "Kau melihat pewawancara Rusia melantur seperti itu. Ia tidak tahu apa-apa. Ia bahkan tidak berbicara bahasa Inggris."

Pihak RT sendiri mengatakan, di samping fakta bahwa wawancara Ayers sepenuhnya dilakukan dalam bahasa Inggris, setelah menghabiskan hampir 10 tahun menempuh pendidikan di Belgia, Kanada, dan AS, koresponden internasional RT Anastasia Churkina fasih berbicara bahasa Inggris, Perancis, Italia, dan Spanyol selain bahasa ibunya sendiri, Rusia.

Lalu seberapa jauh jaringan yang menggembar-gemborkan dirinya sebagai "nama yang paling dapat dipercaya di dunia berita" dapat dipercaya?

"Ini adalah bagian dari apa kita sebut sebuah karakter," jelas pembuat film independen dan kritikus media Danny Schechter. "Ia [Bill OReilly] menemui Rupert Murdoch, atasannya, dan mengatakan: Lihat, saya baru saja membuat seluruh Rusia marah, dan Murdoch mengatakan: Bagus!, dan OReilly mengatakan: Tolong ingat hal ini ketika tiba saatnya untuk menaikkan gaji, dan beri saya bonus."

Syukurlah, tidak semua orang Rusia terpengaruh dengan kata-kata Bill OReilly. Marina Orlova, kreator situs Hotforwords.com, Rusia, di mana ia mengajarkan asal-usul kata-kata bahasa Inggris, jelas telah terpesona oleh OReilly.

Awal minggu ini, acara Fox News lain yang juga populer, Hannity, juga menyerang wawancara RT dengan Ayers.

"Saya tidak memiliki komentar apa pun tentang Bil Ayers. Ia tidak penting. Tidak penting," ujar seorang tamu di studio Fox.

Bagaimanapun, ketidakpentingan Ayers sepertinya sangat besar hingga panel di acara Hannity mendedikasikan empat menit dari jam tayang utama untuk membicarakannya.

Ketika Amerika mulai menerima pemikiran bahwa apa yang dikatakan oleh media utama mereka seringkali lepas dari realita, muncul pertanyaan tentang apakah taktik penarik perhatian media AS dapat mengikis kredibilitasnya. (rin/rt)