Kumpulan Artikel Perang

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan hari Senin kemarin (3/10) mengatakan bahwa NATO akan memberikan intelijen instan untuk Turki dalam memerangi PKK.

Komentar Erdogan itu muncul setelah seorang wartawan mengingatkannya tentang pernyataan Sekretaris Jenderal NATO terkait perang melawan PKK sebelum keberangkatannya dari Bandar Udara Internasional Ataturk untuk menuju ke Afrika Selatan.

Ketika diingatkan oleh seorang wartawan tentang pernyataan dari Menteri Pertahanan AS bahwa Israel dengan cepat akan menjadi terisolasi di kawasan timur tengah dan Israel harus memperbaiki hubungan dengan Turki, Erdogan mengatakan bahwa pernyataan menhan AS itu sangat benar.

"Israel telah memilih mendapat isolasi dengan kehilangan sekutu Turki. Ini bukan orang Israel tapi pemerintah Israel sendiri yang telah memilih untuk diisolasi. Pernyataan-pernyataan kami tentang Israel tidak menargetkan orang-orang Israel atau warga Yahudi Turki," tegas Erdogan.

Sebelumnya menhan AS Leon Panetta memperingatkan hari Minggu lalu bahwa Israel akan menjadi semakin terisolasi di Timur Tengah, dan mengatakan para pemimpin Israel harus memulai kembali perundingan dengan Palestina dan bekerja untuk memulihkan hubungan dengan Mesir sertaTurki.

Kepala Pentagon itu mengatakan Israel mengikis risiko keamanan sendiri jika tidak menjangkau negara tetangganya.

Hubungan antara Turki dan Israel mencapai titik terendah dalam sejarah setelah pada tanggal 31 Mei 2010, pasukan komando Israel menyerbu Mavi Marmara, kapal terbesar dalam armada enam kapal bantuan Gaza, menewaskan sembilan warga Turki termasuk warga negara Amerika.

Turki memanggil pulang duta besarnya untuk Israel, mengatakan hubungan dengan kedua negara tidak tidak akan kembali normal kecuali Israel membuat permintaan maaf resmi, membayar ganti rugi kepada keluarga korban, dan mengakhiri pengepungan terhadap Gaza.(fq/wb)

Sumber: http://www.eramuslim.com

Tentara Suriah melakukan razia dari rumah ke rumah serta telah menahan lebih dari 3.000 orang dalam tiga hari terakhir di kota Rastan, yang menjadi ajang pertempuran terburuk dari pemberontakan 6-bulan, aktivis Suriah mengatakan Senin kemarin (3/10).

Selama seminggu terakhir, militer Suriah melakukan pertempuran dengan ratusan tentara pembelot yang berpihak dengan demonstran anti-rezim di Rastan. Pertempuran itu semakin menunjukkan semakin meningkatnya kemungkinan Suriah meluncur ke arah perang sipil.

Kelompok aktivis Komite Koordinasi lokal mengatakan pertempuran di kota itu sekarang telah berhenti setelah adanya operasi militer yang menyebabkan puluhan orang tewas. Kelompok dan aktivis di Rastan mengkonfirmasi bahwa sekitar 3.000 orang di kota berpenduduk 70.000 jiwa tersebut telah ditahan. Aktivis mengatakan kepada Associated Press melalui telepon bahwa para tahanan ditahan di sebuah pabrik semen, serta beberapa sekolah dan Klub Olahraga.

"Sepuluh dari kerabat saya telah ditahan," kata seorang aktivis. Ia mengatakan ia berbicara dari tempat persembunyiannya di Rastan.

Gerakan oposisi Suriah sampai sekarang difokuskan pada demonstrasi damai, meskipun baru-baru ada laporan demonstran mengangkat senjata untuk membela diri terhadap serangan militer. Pembelot Angkatan Darat juga telah berjuang melawan pasukan pemerintah, khususnya di Rastan.(fq/ap)

Sumber: http://www.eramuslim.com

Sebuah pengadilan di Bangladesh pada Senin kemarin (3/10) mengadili Moulana Delwar Hossain Sayedi, seorang pemimpin partai oposisi Islam Jamaat-e-Islami, dengan tuduhan melakukan kejahatan perang pada tahun 1971 sewaktu perang kemerdekaan negara itu.

Jika ditemukan bersalah, Sayedi, 71 tahun, bisa menghadapi hukuman mati dengan digantung. Sayedi, yang berada di pengadilan, membantah tuduhan tersebut. "Saya tidak melakukan kejahatan," katanya menegaskan.

Jamaat-e-Islami, partai politik Islam terbesar di Bangladesh, menentang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan dan bertempur bersama dengan tentara Pakistan untuk wilayah yang kemudian menjadi Pakistan Timur, sekarang Bangladesh.

Puluhan pemimpin Jamaat lainnya termasuk Moulana Motiur Rahman Nizami dan sekretaris jenderal partai Ali Ahsan Muhammad Mujahid sudah di penjara, juga dituduh melakukan kejahatan perang.

Pejabat pengadilan mengatakan Sayedi adalah yang pertama untuk secara resmi didakwa dengan kejahatan perang, dan lainnya akan disidang segera.

Jamaat-e-Islami dan sekutu dekatnya Partai Nasionalis Bangladesh menuduh pengadilan menerima perintah dari pemerintah.

"Tuduhan terhadap Sayedi tidak benar dan bermotif politik," kata pengacara pembela Tajul Islam kepada wartawan.(fq/wb)

Sumber: http://www.eramuslim.com

Sekelompok mahasiswa mengadakan aksi protes anti-AS di Afghanistan timur provinsi Nangarhar, menyerukan pembebasan seorang guru yang ditahan oleh pasukan pimpinan Amerika, Press TV melaporkan.

Sambil meneriakkan slogan anti-AS, para mahasiswa memblokir jalan di ibukota provinsi Jalalabad pada hari Senin kemarin (3/10).

Mahasiswa melakukan demonstrasi setelah pasukan asing menyerbu rumah seorang guru agama Najmeddin Akhundzadeh Minggu malam dan menahannya.

NATO sendiri tidak mengomentari alasan di balik penangkapan guru agama tersebut seperti yang dilaporkan media.

Para pengunjuk rasa berjanji untuk melanjutkan aksi protes mereka sampai guru agama mereka tersebut dibebaskan.

Muhammad Masoom Hashemi, kepala deputi polisi Nangarhar, mengatakan kepada wartawan bahwa demonstrasi itu berlangsung damai dan permintaan para pengunjuk rasa telah disampaikan kepada pejabat tinggi.(fq/prtv)

Sumber: http://www.eramuslim.com

Sebuah ledakan bom telah merobek sebuah pangkalan militer Afghanistan di bagian selatan wilayah bermasalah dari negara yang dilanda perang dan menyebabkan dua orang tewas dan beberapa lainnya terluka, Press TV melaporkan.

Serangan itu terjadi di dalam Korps 205 dari pangkalan Angkatan Darat Nasional Afghanistan (ANA) di kota Kandahar, yang terletak 483 kilometer (300 mil) selatan ibukota Kabul, pada Senin kemarin (3/10) pada saat petugas mengumpulkan gaji mereka.

Penyerang, mengenakan seragam tentara Afghanistan, sempat ditembak oleh penjaga saat ia memasuki pangkalan. Namun, bahan peledak meledak dan ikut menewaskan pengebom serta penjaga, pemerintah propinsi mengatakan kepada Press TV.

Pekan lalu, sebuah laporan PBB mengatakan bahwa Afghanistan melihat kenaikan 40 persen dalam jumlah rata-rata bulanan insiden keamanan pada akhir Agustus lalu.

Laporan itu juga mengatakan korban sipil, mencapai rekor dalam enam bulan pertama tahun ini, naik 5 persen untuk periode dari bulan Juni sampai Agustus dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2010.(fq/prtv)

Sumber: http://www.eramuslim.com

Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Mesir menentang kesepakatan gas negara mereka dengan rezim Israel.

Menurut sebuah jajak pendapat TV yang dilakukan oleh Synovate, yang dirilis pada Senin kemarin (3/10), 73 persen responden mengatakan bahwa mereka menentang ekspor gas ke Israel. Hanya 9 persen dari mereka yang disurvei mengatakan mereka setuju dengan memasok gas ke rezim Israel, dan 12 persen tidak memiliki opini.

Sementara itu, 74 persen responden berusia antara 18 dan 25 mengatakan mereka tidak puas dengan ekspor gas ke Israel, sementara 13 persen menyatakan puas dengan ekspor, dan 13 persen tidak punya pendapat.

Dari individu-individu yang disurvei, 75 persen dari mereka berusia antara 26 dan 35 menuntut segera dihentikan ekspor gas ke Israel. Hanya 15 persen setuju dengan kesepakatan gas Kairo dengan Tel Aviv, dan 10 persen tidak memiliki opini.

Bagi rakyat Mesir, masalah penyediaan rezim Israel dengan gas selalu menjadi salah satu perdebatan. Warga Mesir melihat Israel sebagai musuh dan menentang pemerintah terlibat dalam setiap bentuk usaha dengan rezim Israel.

Pasokan gas Mesir untuk Israel menjadi salah satu kondisi ekonomi utama dari perjanjian perdamaian yang disponsori AS tahun 1979 antara kedua belah pihak.

Berdasarkan kesepakatan 2,5 miliar dolar ekspor dengan Tel Aviv, yang ditandatangani pada tahun 2005, rezim Israel menerima sekitar 40 persen dari pasokan gas dari Mesir dengan harga sangat rendah.

Jurubicara Ikhwanul Muslimin Shalaby Walid mengatakan kepada Press TV di bulan Maret lalu bahwa kesepakatan dibuat dalam kondisi tertutup, jauh dari pandangan badan pengawas dan legislatif. Ini harus diusulkan ke parlemen baru yang akan memutuskan siapa yang berhak melakukan ekspor dan siapa yang berhak untuk menentukan harga gas yang diekspor. " (fq/prtv)

Sumber: http://www.eramuslim.com